rencana kerja pemerintah daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pe l: intah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan ubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( D) Provinsi; c. rencana kerja pemerintah daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 14. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; c. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) TAHUN 2021 – Agustus 2020 Selasa, 20/10/20 09:56 WIB; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 – Juli 2020 Senin, 19/10/20 08:24 WIB;. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu adanya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); b. Permendagri) Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, disusun dengan pertimbangan untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara. ABSTRAK: bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah; bahwa dalam rangka sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah. ABSTRAK: Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. FILE-FILE PERATURAN. PPN/11/2007. Rencana Startegis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan. Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023. 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. JAKARTA – Plt. RKPD Tahun 2023 i. Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70. go. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13. Lokasi. Ditetapkan Tanggal. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan. Persiapan penyusunan; b. d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (3), Pasal 142 ayat (1), dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,. 90Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Instruksi Menteri Dalam Negeri. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara. bab ii rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 bab iii penyesuaian nomenklatur program kegiatan bab iv ketentuan penutup lampiran i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan d. Peraturan Perundang-undangan. Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemudian disusun Rencana Kerja. 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 apabila hasil pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu disusun perubahan RKPD Tahun 2022; b. Pasal 263 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung. id : 7 hlm. 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Pergub. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; Mengingat : 1. Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : I-2 a. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; Tipe Dokumen. 11. go. go. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menerapkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Riau dalam menjaga konsistensi perencanaan dan. 3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai : a. PENYUSUNAN Rencana Kerja Pemerintah (RKP DESA) Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 8 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun. Jakarta – Pemerintah mendorong semua daerah segera melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah pusat. Kemudian pada ayat (2), RKPD Tahun 2023 memuat: Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021. Mataram - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, mewakili Menteri Dalam Negeri, menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, d Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. BAB II KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) KSDD terdiri atas:. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021; Dalam Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD. RPJMD Kota Malang 2018-2023. 5. 11. Rencana Strategis Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Download * Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau. E. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022: Download File: 109: Rencana Strategis Litbang Prov. bahwa berdasarkan Pasal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahyang selanjutnyaRencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 22. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Daerah Tahun 2023, Gubernur dapat menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi paling lam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang digunakan sebagai acuan. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dariRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 21. E. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2021 untuk menyusun Rancangan Akhir. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RKPD dapat dijelaskan secara subtansial, normative, operasional , dan factual. ekonomi secara makro, prioritas dari pembangunan, rencana kerja pemerintah termasuk dari sisi pendanaannya. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Badrudin (2012), APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah. Dalam peraturan ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanJAKARTA - Kemendagri melalui Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 pada. 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); j. 08 - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD Jumlah (Rp). SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran NegaraInfoASN. Nama Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap OPD diwajibkan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 14. A. Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Urusan Pemerintahan :-Bidang Hukum : Umum: Bahasa : Indonesia: T. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan. setkab. go. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2022, No. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa. Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pelayanan publik bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Riau dan bermanfaat sebagaimana mestinya. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan melalui dua tahapan yang merupakanPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 23. Kontak Info Bappeda Provinsi Papua Jl Soa Siu Dok II Bawah Kompleks Kantor Gubernur Jayapura - Papua - Indonesia Email : info@bappeda. Undang. Menurut Pasal 1 Angka 4 PP 12/2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). 010. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Tipe Dokumen. Landasan Hukum Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (R enja) adalah : a. 17 Tahun 2007, UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, Menimbang : a. Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Perangkat. Implikasinya adalah setiap OPD perlu menyusun Dokumen Renja Perubahan. Muatannya berisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Sistematika, Ketentuan Penutup. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); I-4. a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023: TEU Badan: Jawa Barat: Tempat Penetapan: Bandung: Tanggal Penetapan: 30 Juni 2022: Tanggal Pengundangan: 30 Juni 2022: Sumber: Subjek: Bahasa: Indonesia: Lokasi: Urusan Pemerintahan: Otonomi. Rencana Startegis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021. Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan. 5. (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud. 1431 Dibaca. Peraturan Perundang-undangan. 13. Unduh Dokumen. 1. Selamat Datang di Website Resmi Bappedalitbang Kota Samarinda. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); i. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, perlu. JAKARTA - Kemendagri melalui Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melaksanakan rapat pembahasan Rancangan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022. 10. Bidang. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang : a. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 Organisasi : 4. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 12. Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; g. Subjek PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN. 13. 13. BAB VII PENUTUP. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. bahwa berdasarkan P,ertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gu ernur tentang Rencana Kerja. 14. id. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022. Bahasa. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2021 . Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023; Mengingat : 1. Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 10. Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 8. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021. riau. Pejabat yang Menetapkan. Nomor. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan. 01. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG, Menimbang : a. 27 Tahun 2014 RKPD merupakan singkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. U. Si. Judul. 12. (c ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RK PD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (s atu) tahunan. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10. RPD Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019. Kerja Pemerintah ( RKP ) Rencana kerja pembangunan daerah mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2021. Tags: pembangunan,RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, diterbitkan dengan pertimbangan: 1) bahwa untuk. 11. 3. Bupati adalah Bupati Sampang. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang. Status. daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 8 BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Landasan Hukum I. Belum Tersedia. GO. Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022; 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 T. 03 Juni 2022. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1). 2. pdf. Bentuk.